Kamis

20 Warga Sumba Tengah Segera Diperiksa

Penyidik Polres Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengidentifikasi sekitar 20 orang warga yang diduga melakukan penyerangan terhadap para pekerja PT Fathi Resorches yang tengah melakukan pengeboran untuk pengambilan sampel batuan di Kabupaten Sumba Tengah, pekan lalu.

Kapolres Sumba Barat AKBP Yayat Jatmika saat dihubungi per telepon di Waikabubak, Senin (11/4) pagi mengatakan, penyidik segera melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku.

Dikatakan, meski para pelaku belum ditahan, namun bila dalam pemeriksaan terbukti melakukan penyerangan serta pengrusakan fasilitas perusahaan, akan ditetapkan sebagai tersangka dan akan ditahan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk provokatornya. Sebab, polisi sudah mengantongi nama-nama oknum yang memprovokasi warga untuk melakukan penyerangan serta melakukan tindakan anarkis lainnya.

Ketua Komisi B DPRD NTT John Umbu Deta secara terpisah mengatakan, sebenarnya masyarakat Sumba Tengah sangat patuh dan taat kepada pemerintah yang telah memberi izin kepada PT Fathi Resourches untuk melakukan eksplorasi mineral emas di daerah tersebut. Akan tetapi, masyarakat sudah terprovokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang membesar-besarkan kerusakan lingkungan akibat tambang.

Selain itu, pihak kehutanan juga mengklaim lebih dari 70 persen wilayah Sumba Tengah sebagai wilayah kawasan hutan. Sisanya, sekitar 30 persen untuk lahan pemerintah dan masyarakat. Akibatnya, masyarakat yang sebagian besar adalah petani, merasa kesulitan dalam berusaha dan membuka lahan pertanian. Mestinya pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat Sumba Tengah.

Sementara, Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang Frans Umbu Datta yang juga putera daerah Sumba Tengah berpendapat, persoalan yang menyeret warga masyarat Sumba Tengah dalam tindakpidana, dipicu persoalan penetapan kawasan hutan secara sepihak. Kemenerian Kehutanan perlu meninjau kembali tapal batas kawasan hutan yang sangat merugian masyarakat Sumba Tengah. Harus ada penyempitan kembali kawasan hutan yang ada.

Dikatakan, kawasan hutan dewasa ini kebanyakan merupakan ladang tua yang sudah tidak digunakan masyarakat sebagai tempat berkebun. Lahan kosong tersebut digunakan masyarakat untuk melepaskan ternaknya mencari makan. Seringkali masyarakat terjebak masalah hokum karena mengambil kayu bakar atau sengaja membakar padang. Padahal, masyaraat umumnya tidak paham tentang UU Lingkungan Hidup.

Ia menyarankan agar Pemerintah Kabuaten Sumba Tengah mengajak tokoh masyarakat setempat untuk terus-menerus melakukan sosialisasi tentang batas wilayah yang boleh dan yang tidak boleh sebagai lahan pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan sehari-hari. Tetapi yang terpenting, perlu dilakukannya penyempitan kembali kawasan hutan. Sehingga, tidak membatasi berbagai langkah konkrit masyarakat dalam melakukan pemberdayaan ekonominya pemanfataan lahannya.

Ia berharap, Menteri Kehutanan RI bersedia turun ke Sumba Tengah untuk melihat kayataan dari dekat, agar lebih memahami kesulitan yang dihadapi masyakat. Sebab, penetapan kawasan hutan telah mencakup wilayah sejumlah perkampungan dan juga perkantoran pemerintah di Kecamatan Ratu Nggay.
Sumber : Suara Pembaruan

2 komentar:

  1. jika pemerintahan sumba barat menginginkan perang seperti yang terjadi di sappe,mumngkin akan terwujud jika masyarakat di pojokan.saya sebagai putra sumba akan slalu mendukung dan menjaga pulau sumba.

    BalasHapus
  2. sudah saatnya masyarakat peduli terhadap keadaan disekitarnya...pemerintah hanya mencari keuntungan tanpa mempedulikan keberlangsungan masyarakat

    BalasHapus

Followers