Selasa

INTENSIFKAN TOLAK TAMBANG

Dr. rer.nat. Kebamoto

Sumba yang kita sebut sebagai “Tana Marapu” ini sedang diincar prusahaan besar Australia yang bernama Hillgroveresources lewat PMA di Jakarta yang bernama PT. Fathi Resources. Setidaknya ada dua project besar yang disebut Hilgroveresources yaitu: MASU PROJECT di daerah sekitar Pegunungan Wanggameti dan TANAH DARO PROJECT di sekitar pegunungan Tanah Daro. Bahkan, kata pihak pers dalam komunikasi dengan kami, PT. Fathi Resouces sedang mengincar Sumba Barat yaitu di Kadengara (Laboya) dan Wee Tana (Gaura). Lihat keterangan lengkap di web Hillgroveresources!
Pada waktu kami siaran radio di Max FM Waingapu, diberi judul ”Tambang emas: berkat atau bencana”. Persis inilah buah simalakama yang dibawa Hillgroveresources lewat PT. Fathi Resoueces di pelataran diskusi para putra-putri titisan Marapu dari “Tana Marapu” saat ini. Setidaknya, buah simalakama ini membelah dua kelompok yaitu setuju tambang dengan berharap berkat dari tambang dan kelompok penolak tambang yang takut dan trauma dengan bencana tambang yang dalam argumentasinya tidak selalu dalam bentuk bencana alam.
Kelompok penerima pada umumnya datang dari Bupati sebagai pemberi ijin. Entahlah para kepala Dinas atau DPRDnya kalau ada yang menolak. Biasanya ada saja pihak internal pemerintahan yang nuraninya, tetapi tidak berani terang-terangan. Mereka ini adalah “silent minority” dalam pemerintahan sekarang ini. Sedangkan kelompok penolakn adalah intelektual, rohaniawan, mahasiswa dan rakyat pemilik lahan baik yang tergabung dalam LSM maupun di luar LSM.
Kata beberapa orang dalam komentarnya di akun FB “Mata untuk Sumba/MUS” bahwa terlalu dini untuk kita membicarakan tambang emas ini secara serius dan biarkanlah itu menjadi urusan pemerintah. Toh masih tahap eksplorasi dan bukan tahap eksploitasi…”. Saya kira ini pendapat keliru dengan alasan URGENSI sebagai berikut:

I. URGENSI
1. Masyarakat kita harus siap sedini mungkin dalam menghadapi buah baru yang bernama “tambang emas” ini. Kalau kalangan kita saja yang melek huruf tidak belajar, masakan masyarakat/rakyat yang buta huruf yang melakukan hal ini.
2. Dalam Undang-undang Minerba (UU No. 4 Tahun 2009, Pasal 10) diatur sebagai berikut:
Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
dilaksanakan:
a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari
instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan
mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial
budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.
Dengan demikian, semua hiruk pikuk diskusi dan demo tentang tambang ini adalah bagian tak terpisahkan dari ketentuan undang-undang ini. Walaupun kegiatan pertambangan masih dalam tahap eksplorasi, namun ketentuan undang-undang ini pada bab I mendefenisikan kegitan pertambangan sebagai rangkaian kegiatan mulai dari penelitian umum sampai berakhirnya aktivitas pertambangan itu sendiri. Lagi pula, jika partisipasi masyarakat seperti ini dilakukan di kemudian hari, maka masyarakat yang menolak akan berhadapan dengan pertanyaan ini: “ Mengapa kau tidak keberatan dari awal…?!”
3. Dalam undang-undang yang sama, Pasal 37
IUP diberikan oleh:
a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu
wilayah kabupaten/kota;
b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah
mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
dan
c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi
setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan
bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Protes berupa demo dan lain-lain lewat media dimaksudkan agar Bupari/Gubernur memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat masyarakat sebelum terlanjur menerbitkan IUP ekploitasi. Kalau bisa dihentikan di daerah dengan alasan yang jelas tentu akan lebih baik dari pada ketika prosesnya sudah sampai di DPR RI dan Mentri ESDM.
4. Perhatikan ketentuan Pasal 46 UU Minerba ini!
(1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk
memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan
kegiatan usaha pertambangannya
Dengan demikian, argumentasi yang disampaikan baik Bupati Sumba Tengah dan Gubernur yang mengatakan bahwa “ eksplorasi ini bertujuan agar kita mengetahui kandungan emas kita dan untuk eksplorasi akan dipertimbang kembali” mengandung kekeliruan, pembelokan atau apa yang disebut “buying time” kalau tidak mau dikatakan bahwa mereka kurang memahami penjelasan undang-undang ini.
5. Sulit menghentikan hadirnya pertambangan di Sumba yang sudah memulai ekplorasi ini kecuali pihak perusahaan merasa rugi. Sementara kemungkinan rugi sangat kecil karena potensi emas yang tinggi. Laporan Hillgroveresources mengatakan bahwa beberapa sampel sembarang memiliki kandungan emas 700-san gram/ton tanah serta terkandung emas, perak, tembaga, timbale dan seng yang juga tinggi.
Yang dikehendaki masyarakat yang takut akan dampak buruk dari tambang ini adalah bupati/gubernur menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang Minerba pasal 113 sebagai berikut:
(3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha
pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b disampaikan kepada Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau
dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis
diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.
Saat ini pun sudah banyak permohonan masyarakat untuk menghentikan (sementara) kegiatan pertambangan tersebut. Bahkan surat dan aksi demo sudah sering dilakukan masyarakat. Alih-alih mempertimbangkan pendapat masyarakat, bupati-bupati dan gubernur sibuk melempar tanggung jawab sehingga menyebabkan insiden di Sumba tengah beberapa waktu yang lalu. Lalu adilkan menurut nurani pemimpin yang selalu mengatakan “dipercayai rakyat” itu melimpahkan semua kesalahan kepada rakyat?
Pertanyaannya, keberatan masyarakat yang bagaimana intensitas yang membuat bupati Umbu Sappi Pateduk dan bupati Gidion Mbili Jora agar mereka dapat memakai hak konstitusin mereka ini?
6. Sebagai tambahan disini dapat disampaikan bahwa persoalan tambang di Sumba Timur dan Sumba Tengah bukanlah menjadi urusan internal kedua kabupaten ini saja melainkan urusan semua orang di Sumba mengingat dampak buruknya yang tidak dapat dibatasi dengan batas kabupaten seperti yang akan diuraikan kemudian. Karena itu, keterlibatan semua pihak dalam penolakan tambang ini janganlah dilihat sebagai mencampuri urusan daerah lain.
II. DASAR PENOLAKAN MASYARAKAT
Adapun dasar penolakan masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Keberadaan tambang di pegunungan Tanah Daro dan Wangga Meti dan daerah sekitarnya, sangat dikuatirkan berdampak buruk pada tata air (hidrologi) bawah tanah untuk seluruh Sumba. Jika hal ini menjadi kenyataan, bahwa setelah tambang beroperasi dalam beberapa tahun, pengangkatan massa gunung dan tanah akan mengakibatkan tekanan pada reservoir air menjadi rendah dan air tidak mampu lagi naik dan mengalir lewat saluran berupa lapisan batuan atau sungai-sungai bawah tanah. Keberadaan reservoir air ini dapat saja berupa deretan reservoir di bawah banyak gunung dan tidak semata-mata di bawah gunung Tanah Daro dan dan Wangga Meti. Karena itu pernyataan “sekitarnya” sangat relevan dan dapat saja beberapa puluh kilometer dari puncak kedua gunung tersebut.
2. Sumaba Tengah misalnya memiliki permukaan tanah yang terjal serat bergunung-gunung. Kenyataan ini menunjukkan daya dukung tanah dan lingkungan sudah sangat rendah saat ini. Dengan aktivitas tambang akan memperparah daya dukung lingkungan secara keseluruhan di daerah target lokasi tambang. Jika pabrik beroperasi sangat dikuatirkan terjadi bencana tanah longsor dan banjir bandang yang menimpa masyarakat sekitar tambang yang memang pemukiman mereka saat ini berada di sela-sela gunung pada dataran rendah dimana sumber air masih terdapat.
3. Luas wilayah kabupaten Sumba Tengah 1.900 km2 dan luas hutan 1.400 km2. Itu berarti lahan yang dapat digunakan rakyat Sumba Tengah untuk aktivitas ekonomi produksinya hanya sekitar 500 km2. Luas ini jauh lebih sempit dari Sumba Barat yang luas wilayahnya 700 km2.
Dari data ini menunjukan bahwa kepadatan penduduk Sumba Tengah sebesar 118 jiwa/km2 dan jauh melenceng dari perhitungan pemerintah Sumba Tengah 9 jiwa/km2. Ini berarti kabupaten Sumba Tengah saat ini saja merupakan kabupaten dengan kepadatan penduduk setara dengan Sumba Barat, Sumba Barat daya, Belu dan Ende. Dengan pertumbuhan penduduk 2,3% dalam 10 tahun (data pemerintah kabupaten Sumba Tengah) maka 30 tahun kedepan, apa bila tambang beroperasi dengan lahan 100 km2, maka kepadatan penduduk Sumba tengah menjadi 300 jiwa/km2 alias I ha tanah digarap oleh 3 orang.
Keadaan ini memperburuk keadaan Sumba Tengah yang SDM nya masih dalam tataran ekonomi produksi berbasis lahan. Apakah generasi Sumba Tengah dibiarkan terus-menerus untuk menjadi TKI di luar negeri? Atau tegakah kita menyaksikan dari dalam kubur perebutan tanah antara suku di Sumba Tengah?
Untuk jelasnya, alasan poin 1-3 ini dapat dilihat di http;//www.kebamoto.files.wordpress.com dengan judul : konprensi pers tolak tambang dan sudah disebarluaskan ke berbagai media daerah dan nasional.
4. Kerusakan lingkungan akibat barang kimia berbahaya seperti mercuri dan sianida sangat mengkuatirkan. Memang keterangan pemerintah selalu mengatakan bahwa perusahaan Hillgroveresouces ini memiliki teknologi yang ramah lingkungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang Minerba dan Undang-undang Lingkungan Hidup (UU. No 32 Tahun 2009). Dalam diskusi kami dengan akun FB bernama “Theresia Kawatang Bora, TKB” juga menjamin hal ini. Namun diperlukan pengawasan badan khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang dan semuanya di bawah Bupati. Kelihatannya baik pengawasan maupun pelaporan berada di tangan satu orang yang jabatannya “bupati”. Justru di situlah kekuatiran kami yang amat sangat dimana jabatan ini terkenal dengan jabatan rawan korupsi walau pun baru di atas 50% bupati yang dipenjarakan KPK karena Korupsi. (Catatan: penyataan bupati dalam hal ini tidak menunjuk sama sekali perorangan atau bupati yang ada saat ini di Sumba Timur dan Sumba Tengah. Bupati yang dimaksud adalah ex-oficio. Manakala tambang ini beroperasi, yaitu 8 tahun masa eksplorasi ditambah waktu untuk AMDAL dan pembangunan fasilitas, akan memakan waktu 10 tahun lagi. Masuk akal kalau bupatinya akan berganti pada tahun 2021). Menurut KTB “ kaya nggak tahu aja Indonesia…).
Mungkin bupati akan berkilah bahwa penyelidikan dan penentuan adanya dampak lingkungan dilakukan oleh ahli yang ditunjuk, namun kata “kaya nggak tahu aja Indonesia” dapat membuat bupati tidak memprosesnya lebih lanjut.
5. Uang yang masuk di daerah yang diterima sebagai PAD sangat minim. Dari perhitungan kami dengan asumsi jari-jari lubang tambang 2 km yang berarti untuk tambang saja sudah memakan area 1.200 ha, hanya 100 M/tahun dengan asumsi pemerintah daerah mendapatkan royalty 10%. Namun ketentuan undang-undang berkata lain:
Pasal 129
(1) Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan
mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4%
(empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen)
kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak
berproduksi.
(2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur sebagai berikut:
a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1%
(satu persen);
b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat
bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi
yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma
lima persen).
Ini berarti perhitungan kami dapat dikoreksi menjadi 2,5% alias 25 M/tahun. Angka ini akan berubah kalau kandungan emasnya sangat tinggi yaitu di atas asumsi 6 gr/ton tanah. Misalnya saja 700 gr/ton tanah. Namun faktanya saat ini kabupaten Sumbawa barat saja tidak mendapat uang yang banyak dari tambang emasnya (diskusi dari akun: Dewantoro Umbu Joka, DUJ). Bahkan menurut DUJ kabupaten yang nomor 1 PAD tertinggi adalah Kutai Kertanegara dari hasil hutan dan batubara dan kabupaten Badung-Bali dari pariwisata. Sedangkan kabupaten dimana Newmont berada belum mendapatkan nomor atas.
Dari diskusi kami dengan praktisi tambang di Kalimantan dengan akun bernama “Theresia Kawatang Bora, TKB” juga menyampaikan hal yang sama seperti berikut (dikutip bebas): “jangan berharap banyak keuntungan dari keberadaan tambang dalam terminology uang… yang diperoleh hanyalah bantuan-bantuan kemasyarakatan dalam anggaran perusahaan yang dikenal dengan sebutan CSR berupa bantuan pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Kalau uang banyak ke pusat dan nyangkut di berbagai pos…” dan istilah yang sangat mewakili semua ini adalah apa yang dikatakan TKB “kaya nggak tahu aja Indonesia….”.
Pernyataan TKB ini sangat sinkron dengan ketentuan undang-undang dimana 90% hasil penjualan emas kelas “digondol” perusahaan pemilik tambang setelah dikurangi semua biaya-biaya yang terkait ketentuan-ketentuan undang-undang sebelum lahan diserahkan kembali kepada pemerintah.
Perhitungan lain yang disodorkan Dr. Kebamoto bila lahan 1.000 ha itu ditanami pohon Mahoni dan gaharu maka daerah berpotensi memperoleh pemasukan 30% saja dari seluruhnya sebesar 1,2T/tahun. Belumlagi jika dilakukan juga pemeliharaan ternak babi dan sapi. Ditinjau dari segi penyerapan tenaga kerja SDM rendah, maka usulan Dr. Kebamoto ini mendapatkan pijakan yang kuat. Lihat http://www.kebamoto.files.wordpress.com/.
6. Pendapat dari belanja barang dan Jasa sangat tidak diharapkan. Memang ketentuan undang-undang mengharuskan belanja barang dan jasa diharuskan dari perusahaan lain yang tidak terkait dengan perusahaan penambang. Namun ketidaksiapan masyarakat Sumba dalam menyongsong ketentuan ini sangat memprihatinkan. Manakala penegakan hukum ambur adul seperti sekarang ini melahirkan berbagai KKN yaitu perusahaan bernama lain tetapi sesungguhnya milik perusahaan itu sendiri.
7. Penyerapan tenaga kerja yang dijanjikan banyak sangat dikuatirkan sebagai isapan jempol semata. Sampai saat ini sulit untuk meyakini bahwa tenaga kerja kualitas rendah di sekitar lingkar tambang yang lahannya dipakai dapat dipekerjakan di tambang pada tahap operasional. TKB mengatakan bahwa petani pun dapat dipekerjakan saat reklamasi. Lha.. justru reklamasi datangnya setelah produksi selesai. Apa yang diperoleh masyarakat SDM rendah lingkar tambang selama sejak tanahnya dibebaskan?
Memang undung-undang menentukan bahwa perusahaan penambang wajib pelakukan pendidikan dan pelatihan. Namun tentu saja tidak serta merta dilakukan semenjak tanah warga lingkar tambang dibebaskan.
Bandingkan kalau kegiatan dilahan tersebut diganti dengan penanaman pohon. Dibutuhkan 500 orang tenaga kerja buta huruf sekalipun untuk mengolah lahan, mananam kayu dan membersihkan rumput (asumsi 5 orang/ha). Ini proyek padat karya bukan?
8. Masalah reklamasi lahan bekas tambang sulit dikembalikan kepada fungsi semula. Pendapat TKB menyetujui bahwa teknologi saat ini adalah dryseeding dan hydroseeding yaitu penghijauan dengan rumput dan tumbuhan perintis. Kapan bisa mengembalikan kimia tanah dengan jaminan soil-structure yang memungkinkan menjadi lahan pertanian sangat sulit diprediksi. Pada saat ini perusahaan pertambangan sudah pulang. Dan untuk memastikan semua ini lagi-lagi kata-kata manjur TKB “kaya nggak tahu aja pemerintah… “ mendapatkan tempat yang layak.
III. PENUTUP
Dengan terpaksa, kami dapat menyimpulkan bahwa tambang emas di Sumba saat ini belum waktunya. Kita membutuhkan kondisi pemerintahan yang anti KORUPSI, tegas dan penegakan hukum Negara ini yang maju.
Masyarakat berkewajiban untuk meningkatkan perannya dalam penolakan tambang. Bupati dan gubernur dituntut untuk menggunakan hak konstitusinya untuk menghentikan tambang di pulau Sumba.
Sumber : Catatan Kebamoto Tanabi ( Facebook )

Comments
0 Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Followers