Senin

MEMBANGUN DAERAH DENGAN KEKUASAAN & AROGANSI KAH ATAU DENGAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL SEBAGAI INSPIRASI ?

( SEBAGAI SUATU KAJIAN MORIL )

Bukan lagi merupakan rahasia bahwa kekuasaan & arogansi adalah sebagian pemicu dalam mengaktualisasikan eksistensi yang dimiliki oleh seseorang yang merasa diri berkuasa, yang akhirnya membutakan kemampuan akademis,kemampuan Agamais, kemampuan sosiologis bahkan etika & moralitas.

Otonomi Daerah sesungguhnya merupakan suatu anugerah oleh karena Roh Otonomi adalah Roh keberpihakkan baik kepada :
I.wilayah dengan konsep pendekatan pelayanan dalam mendobrak semua akses dalam konteks pertumbuhan wilayah dengan segala potensi;
II.Sumber Daya alam,artinya bagaimana strategi dan upaya2 mendeteksi, mengelola dan memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada;
III.Sumber daya manusia, tentang bagaimana menggerakkan, memotifasi, memanfaatkan yang tentunya tanpa mengabaikan potensi yang dimiliki baik dari sisi tingkat pendidikan dengan berbagai latar belakang pendidikan dan keahliannya maupun factor pengalaman2 yang merupakan pengetahuan yang dimlikinya.

Artinya bahwa Otonomi Daerah sesungguhnya merupakan nuansa yang terindikasi memberi penghargaan dan eksistensi yang prima didalam mendongkrak pertumbuhan dan Kemajuan suatu daerah.

Sungguh sangat disayangkan ketika kekuasaan dan Arogansi mulai berperan dalam konteks membangun daerah sebagaimana lazimnya suatu wacana. Bahkan itu boleh dikatakan sebagai suatu realita dalam masyarakat dan sangat celaka apabila kekuasaan itu digunakan dalam bingkai birokrasi. Oleh karena hal itu akan berakibat pada runtuhnya tatanan moralitas, etis dan bahkan bisa saling menhujat yang pada akhirnya nilai2 budaya suatu wilayah manjadi kabur bahkan dapat mengancam Iman dan Keyakinan yang menjadi pondasi kokoh suatu tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa & bernegara.

Sebagai indikasi ataupun bukti , ketika pembangunan daerah itu lebih dilihat sebagai akibat dari dominannya kekuasaan dan arogansi itu sendiri adalah salah satunya dengan adanya proyek2 yang muncul dengan dalil penataan. Hal sebagaimana dikatakan bisa dibuktikan dengan program2 dan kegiatan yang secara fisik nampak adanya keberpihakkan. Kalau demikian, bukankah keberpihakkan yang dimaksud harus lebih dominan kepada masyarakat?
Mari dikaji dengan benar, tentunya sebagaimana tema tulisan ini yakni dengan kearifan budaya local sebagai suatu inspirasi.

Adalah suatu Anugerah ketika Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara baik dan benar, sehingga pada akhirnya Pemerintah akan lebih fokus dan tentunya akan lebih rasional bahkan proporsional atau professional.

Untuk itulah judul tulisan ini lebih dianggap sebagai suatu kajian moril yang tujuannya adalah :
1.Menghimbau masyarakat sebagai pelaku dan obyek pembangunan untuk dapat memanfaatkan semua potensi dalam konteks pembangunan daerah secara umum.
2.Mengajak semua elemen masyarakat, para tokoh dan Lembaga kemasyarakatan untuk mau mendedikasikan semua potensi yang ada dalam konteks pembangunan daerah.
Suatu tanda tanya besar, apakah dalam merumuskan suatu kebijakan yang diaktualisasikan dalam program dan kegiatan diperlukan kearifan budaya local sebagai inspirasi??

Budaya lokal atau budaya setempat sesungguhnya dapat dipahami sebagai suatu identitas yang mencirikan suatu khasanah budaya yang khas dengan ciri khas budaya sehingga menjadi suatu nilai yang berbeda yang lebih bersifat konsumtif sehingga mengakibatkan suatu keunikan dan daya tarik yang tertentu, yang pada akhirnya dapat menjadi suatu asset bernilai untuk dikemas sebagai suatu potensi dan kekayaan wilayah.

Dengan demikian Pemerintah sangat berkewajiban dan sesungguhnya dituntut untuk mampu menterjemahkan untuk dapat diaktualisasikan oleh karena nantinya ketika nilai2 budaya itu mampu teraktualisasi dalam bentuk simbol2, dengan sendirinya nilai2 budaya itu akan tersosialisasikan dan menjadi suatu ikatan yang kuat dalam pola hidup masyarakatnya.
Kalau demikian, sebagai putra daerah yang terlahir dari perut bumi Manda Elu tercinta ini, adakah kewajibanmu yang secara moril dan etis melakukan itu??

Sebagai putra daerah, nurani ini berkata, “Wahai Pemerintah Sumba Barat adakah nurani, moral dan kewajiban etismu dalam menata, mengatur, membangun daerah ini dengan tidak mengabaikan simbol2 kekayaan budayamu yang dapat mengingatkan kami, memberi pelajaran kepada anak/cucu tentang arti dan berartinya suatu budaya yang mengikat kami untuk menyatukan kami sebagai anak negeri bumi Pada Eweta Manda Elu tercinta ini ??
Kami seolah-olah kehilangan budi pekerti, jati diri kami tercabik-cabik oleh keserakahan, kekuasaan dan arogansimu.
Bolehkah nasionalisasi kami berkata untuk satu hal saja ??

Sebagai anak negeri Pada Eweta Manda Elu tercinta ini dengan penuh rasa hormat dan kebanggaan sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh penguasa negeri Pada Eweta Manda Elu tercinta bahkan sangat mengapresiasi semua yang telah diperbuat.
Namun ada catatan moril, etis dan budaya artinya kami anak negeri yang berbudaya mengajukan suatu realitas yang perlu menjadi perenungan. Adakah pemikiranmu wahai penguasa untuk mendustai kami walau hanya sebatas sikap, tutur kata dan prilaku??
Sebagai suatu ilustrasi ketika para pejabat daerah difasilitasi sedemikian rupa, adakah jaminan bagi kami rakyat Pada Eweta Manda Elu tercinta mendapatkan jaminan pelayanan yang minimal baik dengan /tanpa mengabaikan hak-hak kami??
Karena itu Nasionalitas yang ingin diaktualisasikan sebagai suatu bingkai etis yang ingin kami sampaikan sebagai suatu refleksi adalah bagaimana gambaran nurani kami ini :

Sebagai anak negeri Pada Eweta manda Elu tercinta kami merasa sangsi dengan arah dan kebijakan Pemerintah yang menurut kami secara implisit/eksplisit dalam melakukan penataan dan pembangunan Rumah Dinas para Pejabat daerah di kabupaten Sumba Barat sangat-sangat mengabaikan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat yang lebih mengedepankan nilai-nilai budaya selaku orang Sumba Barat.
Namun sebelum kami mengemukakan berbagai aspek dimaksud, sebagai anak negeri nasionalitas kami memahami bahwa kebijakan melakukan penataan dan pembangunan Rumah Jabatan bagi para pejabat dari segi teknisnya terkesan terburu-buru dan lebih mengedepankan identitas dan harga diri sebagai seorang pejabat yang pada akhirnya bisa saja membentuk sifat dan karakter yang angkuh dan arogan,sombong dan tamak karena secara psikologis akan berpengaruh pada pola sikap hidup yang secara fisik nampak dalam kemewahan yang nota bene akan teraktualisasi pada sikap dan prilaku. Oleh karena itu menurut pengamatan kami anak negeri Pada Eweta Manda Elu tercinta ini bahwa alangkah bijaksananya jika Pemerintah berpikir tentang keseimbangan dalam pemanfaatan anggaran sehingga perencanaan dan desain yang dilakukan terhadap Rumah para Pejabat tersebut lebih terinspirasi oleh kearifan budaya yang dikemas secara modern sehingga dapat mewakili harapan yang diinginkan, baik dari segi estetikanya akan kelihatan nyaman dan asri, dari segi budayanya akan tetap mengingatkan para pejabat negeri ini untuk tetap santun, rendah hati dan bermoralitas yang terukur sehingga dapat membina, mengayomi, melayani masyarakat yang tentunya mampu memberi pencerahan kepada masyarakat tentang arti pentingnya nilai-nilai budaya yang kita miliki sebagai jati diri kita.

Berbagai aspek yang dimaksud adalah :
1.Aspek budaya.
Bahwa masyarakat Sumba Barat dikenal dengan masyarakat yang berbudaya sangat tinggi, sebagaimana dapat digambarkan bahwa hampir dalam setiap aktifitas masyarakatnya senantiasa simbol2 budayanya justru tidak terlepas baik secara fisik maupun non fisik. (Hal ini dapat dipahami tanpa harus dibuktikan dengan contoh konkrit ).
Sehingga menurut hemat kami penataan Rumah Jabatan para pejabat di Waikabubak seharusnya menampakkan simbol2 budaya masyarakat Sumba Barat yang mungkin saja secara teknis akan terjadi efesiensi anggaran yang menjanjikan sehingga anggaran dimanfaatkan terkesan dapat memberi manfaat secara umum bagi masyarakat Sumba Barat walau sekedar kebanggaan belaka, sebab ada aspek pembelajaran juga ketika simbol2 budaya itu nampak dan terlihat dengan jelas disetiap saat.
2.Aspek Filosofi.
Seolah-olah dingatkan akan betapa Pemerintah sangat pro aktif dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat oleh karena simbol2 yang nampak itu akan membuka wahana berpikir sehingga dapat melatih masyarakatnya untuk sungguh2 meresapi hal2 yang dibuat oleh Pemerintah.
3.Aspek Psikologis.
Bahwa secara psikologis dengan maraknya simbol2 sebagaimana dinampakkan, masyarakat dilatih untuk merasa bangga bahkan berterima kash yang mendalam oleh karena perasaannya tergugah dengan kemampuan Pemerintah memanfaatkan setiap moment yang teraktualisasi dalam setiap pola sikap hidup mereka.
4.Aspek sosiologis.
Dengan ditampilkannya symbol-simbol yang nampak pada rumah jabatan para pejabat daerah tersebut, masyarakat mungkin saja tidak merasa adanya perbedaan yang harus dipersoalkan bahkan rasa kecemburuan sosialnya akan terkubur sehingga masyarakat akan lebih nyaman dan merasa menerima bahkan berbangga diri sebagai orang Sumba.

Demikian itu kajian suara hati anak negeri Pada Eweta Manda Elu tercinta ini dalam mencoba melakukan perenungan terhadap proporsi Pembangunan sebagai konsep etis ataukah upaya2 kritis. Dalam hal ini dengan berbesar hati kami mengundang seluruh komponen dan elemen masyarakat untuk secara moril, rasional dan proporsional melihat kajian tulisan ini yang menurut hemat kami inilah bingkai kelabu yang coba kami tawarkan sebagai inspirasi awal untuk dapat mengawal kemajuan pembangunan daerah Pada Eweta Manda Elu tercinta ini.
Salam hangat dari anak negeri Pada Eweta Manda Elu

Followers